▴Halaman Depan▴ - FESTIVAL BUNDA LITERASI KUTOARJO, DORONG PENINGKATAN MINAT BACA DAN PENGUATAN PERPUSTAKAAN DESA/KELURAHAN
- JELANG PERESMIAN SUMUR BOR OLEH KAJATI JATENG, ASISTEN I SEKDA TINJAU KESIAPAN DI DESA SUREN
- PERKUAT KOORDINASI LINTAS SEKTOR, KECAMATAN KUTOARJO DUKUNG OPTIMALISASI PROGRAM KECAMATAN BERDAYA
- Perkuat Integritas dan Kepatuhan Aparatur, Kecamatan Kutoarjo Ikuti Sosialisasi Pelaporan LHKPN Tahun 2026
- Camat Kutoarjo hadiri Peringatan Hari Wayang Sedunia
- KELOMPOK TANI SRI REJEKI KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN GELAR PERTEMUAN BAHAS MASA TANAM I
- TINGKATKAN KAPASITAS DAN KESIAPSIAGAAN ANGGOTA, KELURAHAN BAYEM GELAR PEMBINAAN LINMAS BERSAMA BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS
- Camat Kutoarjo Hadiri Sedansa Fest 2026
- Upacara Hari Pahlawan di Halaman Kecamatan Kutoarjo
- KELURAHAN SEMAWUNG DALEMAN GELAR SOSIALISASI AGEN PERLINSOS
Sosialisasi KLA Kecamatan Kutoarjo

Dalam rangka menuju Kabupaten Layak Anak Tahun 2021 Pemerintah Kecamatan Kutoarjo melaksanakan kegiatan Sosialisasi Kecamatan Layak Anak yang bertempat di Pendopo Kecamatan Kutoarjo pada Senin, 15 November 2021. Acara tersebut dihadiri oleh DPRD Kabupaten Purworejo sebagai Narasumber, Forkompimca, perwakilan dari Desa/Kelurahan se-Kecamatan Kutoarjo dan karanng taruna.
Camat Kutoarjo Ahmat Jainudin, S.IP, MM dalam sambutannya menyampaikan tujuan diadakannya kegiatan Sosialisasi Kecamatan Layak Anak sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa salah satu kewenangan wajib yang di berikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah adalah terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Maka Negara wajib menyiapkan dunia yang lebih baik bagi kepentingan anak.
Sementara Narasumber dalam materinya menyampaikan ada beberapa Indikator KLA dibuat dalam rangka untuk mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak dan 5 (lima) klaster hak anak, yang meliputi: klaster hak sipil dan kebebasan; klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan; klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan klaster perlindungan khusus. Dengan indikator tersebut kabupaten/kota dapat mengetahui pencapaian upaya pemenuhan hak anak di daerah.



