20 KPM Desa Karangwuluh Terima BLT DD

Berita Terkait

• Desa Majir Salurkan BLT DD kepada 25 KPM0
• 24 KPM Desa Tepus Kulon Terima BLT DD0
• Kegiatan Posyantekdes Kecamatan Kutoarjo0
• Salur BLT DD Tuntungpait kepada 42 KPM0
• Bupati Purworejo Tarling di Masjid Jami Annashrullah Desa Tunggorono Kecamatan Kutoarjo0
• Monitoring Persiapan Tarling Bupati Purworejo0
• Warga Kecamatan Kutoarjo Antusias Serbu Bazaar Ramadhan0
• Camat Kutoarjo hadiri Rapat Lintas Sektoral0
• Rakor Forkompimca Kecamatan Kutoarjo0
• Konferensi Kades/Lurah bulan April 20230

Berita Populer

• Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW Pengajian At-Taqwa Kutoarjo
• Desa Sidarum Mengadakan Rakon PKK
• Jam Kerja Puasa Bagi ASN Pemkab Purworejo
• Apa itu COVID-19?
• Pengurus Polosoro Purworejo Periode 2020–2023 Dikukuhkan
• Musrenbang Kelurahan Katerban
• Vaksinasi Covid-19 Nakes Puskesmas Kutoarjo
• SE Bupati Purworejo Nomor 443/465/2021
• Kantor Pos Kutoarjo Mulai Salurkan BST Tahap II
• Musrenbang Kelurahan Bayem

20 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Desa Karangwuluh terima BLT DD Triwulan I pada hari Selasa, 18 April 2023.

Camat Kutoarjo yang diwakili Staf Seksi Pemerintahan Desa Kecamatan Kutoarjo Nurodin menghadiri Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Triwulan Pertama tersebut di Aula Desa Karangwuluh. Hadir pula Forkompincam Kutoarjo, Pemerintah Desa Karangwuluh, PD/PLD dan Keluarga Penerima Manfaat.

Penyaluran BLT ini bertujuan agar dana desa dirasakan oleh seluruh masyarakat desa, khususnya untuk membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Diharapkan segala macam bentuk bantuan yang disampaikan kepada masyarakat betul-betul tepat sasaran dan tepat guna, benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

KPM BLT Desa dibahas melalui Musyawarah Desa Khusus (musdesus) dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa. Calon penerima BLT Desa diprioritaskan bagi keluarga miskin yang berdomisili di desa dan terdaftar dalam keluarga desil 1 data P3KE. Musdesus dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan yang diatur dalam Permendes Nomor 8 Tahun 2022, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Surat Edaran Bupati nomor 142/1030.